BENGKALIS, BINTANGNASIONAL.COM– Menanggapi laporan yang beredar mengenai dugaan masuknya barang dari luar negeri yang diduga tidak memenuhi ketentuan resmi dari Malaysia ke wilayah Pulau Bengkalis, pengusaha sekaligus Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Riau, Masuri, SH yang lebih dikenal dengan panggilan Bagong, secara tegas menyangkal tuduhan yang menyebutkan usahanya terlibat dalam kegiatan impor tidak sah.
Menurut Masuri, perusahaan yang dipimpinnya merupakan salah satu pelaku usaha di Bengkalis yang telah memiliki izin resmi dari otoritas kepabeanan, serta menjalankan seluruh kegiatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
“Saya dapat memastikan hal ini dengan jelas, sebab usaha kami memiliki izin kepabeanan yang sah dan terdaftar. Setiap aktivitas yang kami jalani selalu berada dalam pengawasan instansi berwenang, dan kami tidak pernah mengabaikan kewajiban kepada negara, mulai dari pembayaran bea masuk, Pajak Pertambahan Nilai, hingga Pajak Penghasilan atas barang impor, sebelum barang itu diperjualbelikan ke masyarakat,” jelas Masuri saat dikonfirmasi, Rabu (17/06/2026).
Ia menambahkan bahwa setiap barang yang masuk melalui jalur perusahaannya selalu dilengkapi dokumen administrasi yang lengkap, karena hal itu menjadi syarat utama yang tidak bisa ditinggalkan dalam proses pelayanan kepabeanan.
Menyikapi tuduhan bahwa kapal-kapal yang menggunakan jasa perusahaannya diduga mengangkut barang secara ilegal, Masuri menilai hal itu tidak memiliki dasar yang kuat dan lebih bersifat pandangan sepihak yang berkembang di tengah masyarakat.
“Mengenai tuduhan yang ditujukan pada kapal-kapal kami, pada dasarnya pihak yang menyampaikannya pun seharusnya memahami kenyataannya. Kalau dilihat secara logika, kegiatan ini sudah berlangsung bertahun-tahun, dilakukan secara terang-terangan, bisa diamati siapa saja, hanya diizinkan beroperasi pada siang hari, dan seluruh proses bongkar muat selalu dipantau petugas. Bahkan, kapal baru boleh membongkar muatan jika petugas pengawas sudah hadir di lokasi,” urainya.
Ia juga menegaskan tidak membenarkan sebagian besar jenis barang yang disebutkan dalam pemberitaan sebelumnya masuk melalui jalur pelayarannya.
“Untuk jenis barang yang disebutkan dalam laporan itu, sebagian besar tidak pernah kami tangani sejak perusahaan berdiri, karena memang tidak sesuai ketentuan yang berlaku. Tuduhan itu hanyalah pendapat yang disebarkan tanpa bukti nyata,” tegasnya.
Ketika ditanya mengenai kesediaannya memperlihatkan berkas daftar muatan, nota pembelian, dan dokumen pendukung lainnya kepada aparat hukum jika diperlukan, Masuri menyatakan pihaknya siap sepenuhnya mengikuti setiap tahapan pemeriksaan sesuai prosedur hukum yang ada.
Ia mengakui bahwa aktivitas pengiriman barang dari Malaysia ke Bengkalis memang sudah berjalan cukup lama dan dilakukan secara terbuka. Namun, ia menegaskan barang yang masuk adalah milik perusahaannya sendiri dan bukan barang seperti yang dituduhkan dalam berbagai pemberitaan.
“Memang benar kegiatan ini sudah berlangsung lama dan berjalan secara terang-terangan. Ini adalah satu-satunya jalur impor yang sah di Bengkalis. Kami tentu mengetahui persis jenis barang apa saja yang kami kirim, karena itu adalah barang milik perusahaan kami sendiri, bukan seperti yang dituduhkan selama ini,” katanya.
Masuri menambahkan bahwa pihaknya sudah berkali-kali memberikan penjelasan kepada berbagai pihak yang ingin memastikan keabsahan kegiatan usahanya.
“Sejak Bapak Presiden Prabowo Subianto menyampaikan komitmennya memberantas praktik penyelundupan, kami justru sangat mendukung kebijakan tersebut. Bahkan, beberapa kali tim pengawas dari kantor pusat turun langsung meninjau kegiatan kami. Kalau dipikir secara akal sehat, jika usaha ini melanggar hukum, mustahil kami mengundang pengawasan resmi dan menjalankannya secara terbuka di tengah wilayah Kota Bengkalis,” ujarnya.
Masuri menjelaskan bahwa keberadaan usahanya bertujuan memenuhi kebutuhan barang bagi warga masyarakat sekaligus memberikan kontribusi bagi pendapatan negara melalui pembayaran pajak dan bea masuk.
“Kami hanya berusaha menjalankan usaha dengan cara yang benar, memenuhi seluruh kewajiban yang ditetapkan pemerintah, sekaligus menyediakan barang yang dibutuhkan masyarakat lewat jalur yang diizinkan peraturan,” pungkasnya.
Di sisi lain, sejumlah pihak tetap mengharapkan agar instansi terkait, terutama petugas kepabeanan dan aparat penegak hukum, senantiasa melakukan pengawasan secara ketat dan terbuka terhadap seluruh aktivitas perdagangan lintas batas yang masuk ke wilayah perairan Bengkalis. Hal ini dilakukan untuk memastikan tidak ada penyimpangan yang merugikan kepentingan negara dan masyarakat luas.(Rls/Tim).
Editor : Redaksi












