Polda Riau Bongkar Aliran Dana Rp1,8 Miliar Kasus Gading Gajah, Dua Tersangka Dijerat TPPU dan Dimiskinkan

PEKANBARU, BINTANGNASIONAL.COM– Polda Riau terus memperkuat komitmennya dalam memberantas kejahatan perdagangan satwa liar dilindungi dengan menerapkan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) terhadap pelaku perdagangan gading gajah Sumatera.

Dalam pengembangan kasus perdagangan satwa liar tersebut, Polda Riau menetapkan dua orang tersangka dan berhasil mengungkap aliran dana mencapai Rp1,8 miliar yang diduga berasal dari hasil perdagangan ilegal gading gajah.

Hal tersebut disampaikan dalam konferensi pers yang digelar di Mapolda Riau, Kamis (11/06/2026), dipimpin langsung Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Riau Kombes Pol Ade Kuncoro Wahyu, S.I.K., didampingi Kabid Humas Polda Riau Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad, S.H., M.Si., serta Kasubdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Riau AKBP Teddy Ardian.

Dirreskrimsus Polda Riau Kombes Pol Ade Kuncoro menjelaskan bahwa pengungkapan kasus TPPU ini merupakan hasil pengembangan dari perkara perdagangan satwa liar yang sebelumnya telah menetapkan 17 orang tersangka.

“Dari hasil penyidikan lanjutan, penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup terkait tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh tersangka FA dan FS,” ujar Kombes Ade Kuncoro.

Ia menjelaskan, kedua tersangka diduga menyamarkan harta kekayaan yang diperoleh dari hasil kejahatan perdagangan satwa liar, khususnya gading gajah Sumatera yang dilindungi.

Berdasarkan hasil penyidikan, tersangka FA diketahui telah terlibat dalam aktivitas perburuan dan perdagangan gading gajah sejak tahun 2014 hingga akhirnya ditangkap pada tahun 2026.

“Aktivitas ilegal ini digerakkan melalui jaringan perdagangan satwa liar yang dikendalikan oleh tersangka FS,” jelasnya.

Dari hasil analisis transaksi keuangan, penyidik menemukan aliran dana yang berkaitan erat dengan perdagangan gading gajah dan satwa liar lainnya dengan nilai mencapai Rp1.872.000.000.

“Penyidik menemukan sebanyak 34 transaksi yang diterima tersangka FA dari HY dengan total nilai mencapai Rp1,872 miliar,” ungkapnya.

Dana tersebut diduga berasal dari hasil perdagangan gading gajah yang dikirimkan oleh FS, AC, dan AR.

Kombes Ade Kuncoro juga menyebut tersangka FA merupakan residivis kasus serupa dan terakhir kali terjerat perkara perdagangan satwa liar pada tahun 2019.

Dalam jaringan tersebut, FA diketahui berperan sebagai penyedia logistik sekaligus pemodal utama bagi para pemburu gajah di lapangan. Ia sebelumnya berhasil diamankan di wilayah Kabupaten Kampar.

“Dalam perkara TPPU ini, kami menetapkan dua tersangka utama, yakni FA berusia 62 tahun dan FS berusia 43 tahun asal Surabaya,” tambahnya.

Hasil pengembangan kasus juga mengungkap bahwa sejak tahun 2024 hingga 2026 terjadi sedikitnya sembilan lokasi perburuan gajah Sumatera yang dilindungi.

Dalam praktiknya, tersangka FA memberikan dana operasional kepada para pemburu, baik secara tunai maupun melalui transfer perbankan. Gading gajah hasil perburuan kemudian dijual kepada HY di Kota Padang sebelum diteruskan ke jaringan perdagangan satwa liar di Surabaya.

“FS berperan sebagai pengendali utama perdagangan satwa liar, termasuk gading gajah dan sisik trenggiling hingga ke jaringan internasional,” terang Ade Kuncoro.

Dalam operasinya, FS dibantu oleh AC dan AR yang sebelumnya telah diproses dalam perkara pokok perdagangan satwa liar.

Dari hasil pelacakan aset TPPU, penyidik berhasil menyita sejumlah barang bukti yang diduga berasal dari hasil kejahatan tersebut, di antaranya uang tunai sebesar Rp650 juta, satu unit ekskavator, satu unit mobil Mitsubishi Triton, serta satu unit mobil Suzuki Splash.

“Kendaraan roda empat disita dari tersangka FS, sedangkan uang tunai Rp650 juta dan alat berat disita dari tersangka FA,” jelasnya.

Selain itu, penyidik juga menyita sejumlah dokumen penting berupa rekening koran bank, dokumen fidusia kendaraan, dokumen perjanjian perusahaan, hingga invoice yang berkaitan dengan aliran dana hasil perdagangan satwa liar.

Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat Pasal 607 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait Tindak Pidana Pencucian Uang dengan ancaman pidana penjara maksimal 15 tahun serta denda kategori VII.

Kombes Pol Ade Kuncoro menegaskan bahwa penerapan TPPU dalam kasus ini merupakan bagian dari implementasi kebijakan Green Policing dan Green Financial Crime yang saat ini dikembangkan Polda Riau dalam penanganan kejahatan lingkungan hidup dan perdagangan satwa liar.

“Penerapan TPPU dalam perkara ini merupakan implementasi nyata prinsip follow the money. Kami tidak hanya menindak pelaku utama, tetapi juga menelusuri, membekukan, menyita, dan merampas keuntungan ekonomi hasil kejahatan,” tegasnya.

Polda Riau memastikan akan terus memperkuat penegakan hukum terhadap kejahatan satwa liar guna melindungi kelestarian lingkungan dan menjaga keberlangsungan ekosistem satwa dilindungi di Indonesia.

Editor : Kiky