Pastikan Kepastian Hukum Daerah, Kanwil Kemenkum Riau Harmonisasi Ranperda dan Ranperkada Rokan Hulu

PEKANBARU,BINTANGNASIONAL.COM–Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau menggelar Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Ranperkada) Kabupaten Rokan Hulu secara virtual pada Selasa (10/2/2026). Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bagian dari upaya memastikan peraturan daerah yang disusun selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta mampu menjawab kebutuhan pembangunan daerah secara efektif dan berkelanjutan.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau, Rudy Hendra Pakpahan, berpartisipasi secara tidak langsung dengan memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan kegiatan harmonisasi tersebut. Dalam pelaksanaannya, Kakanwil diwakili oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) beserta jajaran Perancang Peraturan Perundang-Undangan Kanwil Kemenkum Riau, yang memimpin jalannya rapat harmonisasi.

Dalam pembukaannya, Kakanwil melalui perwakilan menegaskan bahwa harmonisasi peraturan merupakan instrumen penting untuk mencegah terjadinya tumpang tindih dan konflik norma antara peraturan daerah dengan peraturan di atasnya. Harmonisasi juga diharapkan dapat memberikan kepastian hukum serta mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Rapat ini membahas lima rancangan regulasi, yaitu Ranperda tentang Pengelolaan Limbah Kelapa Sawit, serta empat Ranperkada yang mencakup bidang pengawasan inspektorat, pembentukan unit pelaksana teknis di Dinas Kesehatan, pengelolaan tenaga profesional non-ASN pada BLUD, dan Analisis Standar Belanja Tahun 2026. Seluruh rancangan tersebut dikaji secara komprehensif dari aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis.

Tim Perancang Peraturan Perundang-Undangan Kanwil Kemenkum Riau menyampaikan sejumlah saran perbaikan substantif dan teknis. Beberapa rancangan direkomendasikan untuk dikaji ulang oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu, termasuk penyesuaian konsideran, ruang lingkup pengaturan, struktur batang tubuh, hingga penyempurnaan norma agar selaras dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Selain memberikan masukan normatif, harmonisasi ini juga diarahkan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan daerah, khususnya dalam pengelolaan lingkungan hidup, kesehatan, pengawasan internal, dan pengelolaan anggaran daerah. Dukungan Kakanwil Rudy Hendra Pakpahan terhadap kegiatan ini menjadi bentuk komitmen Kanwil Kemenkum Riau dalam menghadirkan regulasi daerah yang berkualitas, implementatif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Rapat harmonisasi yang diikuti oleh unsur Pemerintah Provinsi Riau, Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu, serta jajaran teknis Kanwil Kemenkum Riau ini berlangsung dengan lancar dan konstruktif. Melalui kegiatan tersebut, Kanwil Kementerian Hukum Riau kembali menegaskan perannya sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam mewujudkan sistem regulasi daerah yang tertib, harmonis, dan berkeadilan.

Editor: Bintang