PEKANBARU, BINTANGNASIONAL.COM-Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau menetapkan sembilan orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan penerimaan Dana Participating Interest (PI) 10 persen dari PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) yang dikelola oleh PT Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPRH) selama periode 2023 hingga 2024.
Penetapan tersangka dilakukan oleh Tim Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejati Riau pada Kamis (6/8/2026) sebagai bagian dari pengembangan penyidikan dugaan penyalahgunaan pengelolaan dana PI yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir.
Adapun sembilan tersangka yang ditetapkan, yakni:
1. TW, Komisaris Utama PT SPRH;
2. RG, Anggota Komisaris PT SPRH;
3. AS, Anggota Komisaris PT SPRH;
4. RH, Direktur Umum PT SPRH;
5. ZP, Direktur Pengembangan PT SPRH;
6. MF, Direktur Keuangan PT SPRH;
7. SA, Ketua Tim Studi Kelayakan dari UNPRI Pekanbaru;
8. MM, Kepala Divisi SDM dan Litbang PT SPRH;
9. MK, Sekretaris PT SPRH.
Penetapan tersebut berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Kepala Kejaksaan Tinggi Riau yang diterbitkan pada 6 Agustus 2026.
Dalam perkara ini, para tersangka disangkakan melanggar ketentuan pidana korupsi sebagaimana diatur dalam:
Primair, Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf a dan huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 622 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.
Subsidair, Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 20 huruf a dan huruf c juncto Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Kejati Riau menegaskan bahwa penetapan sembilan tersangka tersebut merupakan bentuk komitmen dan keseriusan institusi dalam memberantas tindak pidana korupsi di Provinsi Riau.
Langkah hukum ini juga disebut sejalan dengan komitmen pemerintah dalam mendukung Asta Cita Presiden Republik Indonesia, khususnya pada poin ketujuh yang menitikberatkan pada penguatan reformasi politik, hukum, birokrasi, serta peningkatan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
Penyidikan perkara dugaan korupsi pengelolaan Dana Participating Interest (PI) 10 persen PT Pertamina Hulu Rokan tersebut masih terus berlangsung. Kejati Riau menyatakan akan mengusut perkara ini secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku guna mengungkap seluruh pihak yang bertanggung jawab atas dugaan penyimpangan tersebut.
Editor : Kiky












