Kapolda Riau Paparkan Konsep Green Policing di Forum IMT-GT Indonesia-Malaysia-Thailand

PEKANBARU, BINTANGNASIONAL.COM – Kapolda Riau Irjen Pol. Herry Heryawan menegaskan bahwa persoalan lingkungan tidak lagi dapat dipandang semata sebagai isu ekologis. Kerusakan lingkungan, menurutnya, pada akhirnya dapat berkembang menjadi persoalan sosial bahkan ancaman nyata terhadap keamanan masyarakat.

Pandangan tersebut disampaikan Kapolda saat menjadi pembicara dalam Seminar Green Cities Mayors Council (GCMC) Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT) 2026 yang digelar di Hotel Pangeran, Pekanbaru, Rabu (5/8/2026).

Di hadapan para kepala daerah dan delegasi dari Indonesia, Malaysia, serta Thailand, Irjen Herry memaparkan pengalaman Polda Riau dalam mengembangkan konsep Green Policing, yakni pendekatan kepolisian yang mengintegrasikan penegakan hukum, pencegahan kerusakan lingkungan, edukasi, restorasi, serta kolaborasi lintas sektor.

Menurut Herry, gagasan Green Policing lahir dari pengalaman sejak dirinya memimpin Polda Riau pada 2025. Provinsi Riau memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat besar, mulai dari kawasan hutan, lahan gambut yang berperan penting dalam regulasi iklim dunia, hingga sungai yang menjadi sumber kehidupan masyarakat.

Namun, di sisi lain, Riau juga menghadapi berbagai tantangan lingkungan seperti kebakaran hutan dan lahan (karhutla), pertambangan ilegal, pembalakan liar, perambahan kawasan konservasi, hingga pencemaran sungai.

Sebagai institusi penegak hukum, kata Herry, respons awal terhadap persoalan tersebut tentu dilakukan melalui proses hukum dengan mencari, menangkap, dan memproses para pelaku. Akan tetapi, pengalaman menunjukkan bahwa penegakan hukum semata belum cukup untuk memutus siklus kerusakan lingkungan.

“Setiap tahun kita masih menghadapi persoalan lingkungan yang relatif sama. Dari sana muncul pertanyaan sederhana, mengapa persoalan yang sama terus terjadi meskipun penegakan hukum terus dilakukan?” ujar Herry.

Menurut lulusan Akademi Kepolisian tahun 1996 itu, kejahatan lingkungan memiliki karakter yang berbeda dengan tindak pidana konvensional. Pelaku memang dapat diproses secara hukum, tetapi kerusakan ekosistem yang ditimbulkan tidak serta-merta dapat dipulihkan hanya melalui penegakan hukum.

Ia mencontohkan, ketika sungai tercemar, dampaknya tidak hanya berupa pelanggaran hukum, tetapi juga menghilangkan ruang hidup masyarakat dan memutus hubungan generasi dengan lingkungan alamnya.

“Hukum dapat menghentikan pelaku, tetapi penegakan hukum saja tidak dapat memulihkan ekosistem. Hukum dapat memberikan kepastian, tetapi kepastian hukum saja tidak otomatis menciptakan keberlanjutan,” katanya.

Kesadaran tersebut menjadi titik awal lahirnya Green Policing di Riau. Dalam pendekatan ini, kepolisian tidak hanya berfokus pada penindakan, tetapi juga pada upaya mencegah kerusakan lingkungan berkembang menjadi persoalan sosial dan ancaman keamanan.

Kapolda menjelaskan bahwa kerusakan lingkungan dan keamanan masyarakat memiliki hubungan yang sangat erat. Kerusakan daerah aliran sungai dapat meningkatkan risiko banjir, perambahan hutan berpotensi memicu konflik sosial, sedangkan degradasi lingkungan dapat menimbulkan berbagai persoalan baru di tengah masyarakat.

“Ketika lingkungan menjadi semakin lemah, keamanan juga menjadi semakin lemah,” tegasnya.

Melalui pendekatan Green Policing, Polda Riau memperluas kolaborasi dengan pemerintah daerah, akademisi, organisasi masyarakat sipil, sektor swasta, lembaga pendidikan, hingga masyarakat di tingkat akar rumput.

Menurut Herry, persoalan lingkungan sering kali bukan disebabkan oleh tidak adanya institusi yang bekerja, melainkan karena belum terbangunnya konektivitas yang kuat antarlembaga. Oleh sebab itu, Green Policing hadir sebagai wadah kolaborasi berbagai pihak.

“Bagi kami, Green Policing pada akhirnya bukan sekadar pendekatan kepolisian. Green Policing telah menjadi platform kolaborasi,” ujarnya.

Kapolda juga mencontohkan penanganan pertambangan ilegal di Kabupaten Kuantan Singingi. Setelah operasi penegakan hukum dilakukan, polisi bersama para pemangku kepentingan melanjutkan langkah restorasi melalui pemasangan tanda perlindungan lingkungan, penanaman pohon, kampanye edukasi, penguatan pendidikan lingkungan, serta mendukung program pemerintah daerah.

Pengalaman tersebut semakin menguatkan pandangan bahwa keamanan di masa depan tidak hanya dimaknai sebagai kondisi tanpa kejahatan, tetapi juga ditandai dengan terjaganya kualitas lingkungan hidup.

“Keamanan juga berarti hadirnya lingkungan yang sehat. Karena itu, saya meyakini Green Policing dan Green Cities memiliki hubungan yang sangat erat,” katanya.

Dalam forum IMT-GT tersebut, Herry juga menegaskan bahwa pembangunan kota hijau tidak dapat dilakukan dengan memandang kota sebagai wilayah yang berdiri sendiri. Keberlanjutan sebuah kota sangat bergantung pada kelestarian kawasan hulu, sungai yang terjaga, kepercayaan sosial, serta kemampuan berbagai institusi untuk bekerja bersama.

Karena itu, masa depan kota-kota di kawasan IMT-GT tidak hanya ditentukan oleh pesatnya pembangunan, tetapi juga oleh kemampuan menjaga keseimbangan antara pembangunan, lingkungan, dan keamanan masyarakat.

“Melindungi lingkungan bukan sekadar melindungi alam. Melindungi lingkungan berarti melindungi masa depan masyarakat dan generasi setelah kita,” ujar Herry.

Kapolda Riau kemudian menutup pemaparannya dengan pesan yang menjadi semangat Green Policing Polda Riau.

“Jika kita menjaga alam, maka alam akan menjaga kita.”

Editor : Kiky