Bupati Kasmarni Buka Asistensi IEPK 2026, Tegaskan Komitmen Bengkalis Wujudkan Pemerintahan Bersih dan Bebas Korupsi

BENGKALIS, BINTANGNASIONAL.COM– Bupati Bengkalis Kasmarni secara resmi membuka kegiatan Asistensi Peningkatan Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) Pemerintah Kabupaten Bengkalis Tahun 2026 yang dilaksanakan bekerja sama dengan Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Riau.

Kegiatan tersebut digelar di Ruang Rapat Dang Merdu Kantor Bupati Bengkalis, Senin (8/6/2026), sebagai langkah strategis dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan berintegritas.

Dalam sambutannya, Bupati Kasmarni menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Perwakilan BPKP Provinsi Riau atas dukungan, pendampingan, dan asistensi yang selama ini diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam memperkuat sistem tata kelola pemerintahan.

Menurut Kasmarni, upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi harus dilakukan melalui penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) secara berkelanjutan.

“SPIP bukan hanya sebuah kewajiban administratif, melainkan sistem yang harus melekat dalam setiap proses penyelenggaraan pemerintahan,” tegas Kasmarni.

Ia menjelaskan, implementasi SPIP yang baik diyakini mampu mendorong pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah menjadi lebih efektif, efisien, akuntabel, serta mampu menjaga aset daerah dan memastikan kepatuhan terhadap seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lebih lanjut, Bupati Bengkalis menekankan bahwa penguatan efektivitas pengendalian korupsi tidak boleh sekadar berorientasi pada pencapaian nilai maupun indikator penilaian semata.

“Penguatan efektivitas pengendalian korupsi bukan hanya untuk memenuhi indikator penilaian. Lebih dari itu, ini merupakan kebutuhan mendasar dalam menciptakan birokrasi yang bersih, profesional, dan bebas dari praktik korupsi,” ungkapnya.

Pada kesempatan tersebut, Kasmarni juga memaparkan hasil penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi Tahun 2025 oleh Perwakilan BPKP Provinsi Riau.

Berdasarkan hasil penilaian tersebut, Kabupaten Bengkalis masih perlu melakukan sejumlah penguatan dalam berbagai aspek tata kelola pemerintahan.

Saat ini, Kabupaten Bengkalis memperoleh skor SPIP sebesar 2,872, Manajemen Risiko Indeks (MRI) sebesar 2,866, serta Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) sebesar 2,378.

Meski demikian, Kasmarni optimistis melalui kegiatan asistensi bersama BPKP Provinsi Riau tersebut, kualitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi dan efektivitas pengendalian korupsi di Kabupaten Bengkalis akan terus mengalami peningkatan.

“Jadikan forum ini sebagai sarana untuk mengidentifikasi berbagai kelemahan yang masih ada sekaligus mencari solusi dan langkah-langkah perbaikan yang konstruktif demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang semakin baik di Kabupaten Bengkalis,” pesannya kepada seluruh peserta kegiatan.

Kegiatan asistensi tersebut turut dihadiri Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau Evenri Sihombing, Koordinator Pengawasan Bidang Investigasi BPKP Provinsi Riau Agung Tri Kartiwan beserta tim, Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis, Inspektur Daerah Bengkalis Radius Akima, kepala perangkat daerah, serta para camat se-Kabupaten Bengkalis.(EB/Inf).

Editor : Kiky