PEKANBARU, BINTANGNASIONAL.COM – Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru kembali memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Pemko Pekanbaru memperpanjang program penghapusan sanksi administratif berupa denda pajak daerah hingga 30 September 2026.
Perpanjangan program tersebut menjadi kesempatan bagi masyarakat dan para wajib pajak yang masih memiliki tunggakan untuk segera menyelesaikan kewajibannya. Dengan adanya kebijakan ini, wajib pajak dapat melakukan pembayaran pokok pajak tanpa harus dibebani tunggakan denda sesuai dengan ketentuan program yang berlaku.
Kebijakan penghapusan denda pajak ini merupakan bentuk perhatian Pemerintah Kota Pekanbaru dalam memberikan keringanan kepada masyarakat. Selain membantu meringankan beban wajib pajak, program tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara tepat waktu.
Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho, mengatakan pemerintah memberikan kesempatan yang cukup luas kepada masyarakat untuk memanfaatkan program penghapusan denda tersebut. Ia berharap masyarakat tidak menyia-nyiakan kesempatan yang telah diberikan pemerintah.
“Diharapkan program ini dapat meringankan masyarakat. Masyarakat bisa membayar pajak tanpa membayar tunggakan dendanya,” kata Agung Nugroho, Selasa (1/9/2026).
Menurut Agung, penghapusan sanksi administratif tersebut berlaku pada hampir seluruh sektor pajak daerah. Kebijakan ini diharapkan dapat menjadi stimulus bagi masyarakat maupun pelaku usaha untuk segera menyelesaikan kewajiban perpajakan yang masih tertunggak.
Adapun jenis pajak yang mendapatkan fasilitas penghapusan denda antara lain Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) yang meliputi jasa perhotelan, makanan dan/atau minuman, serta kesenian dan hiburan.
Selain itu, program penghapusan sanksi administratif juga mencakup Pajak Tenaga Listrik, Pajak Jasa Parkir, Pajak Reklame, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, serta Pajak Opsen Mineral Bukan Logam dan Batuan.
Tidak hanya penghapusan denda atas tunggakan pajak, Pemko Pekanbaru juga memberikan penghapusan sanksi administratif terhadap keterlambatan penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD). Fasilitas tersebut berlaku bagi wajib pajak Sarang Burung Walet, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, serta PBJT.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pekanbaru, T Denny Muharpan, mengimbau seluruh masyarakat dan wajib pajak agar segera memanfaatkan kesempatan tersebut sebelum program kembali berakhir pada 30 September 2026.
Denny menyebutkan, pemerintah telah menyediakan sejumlah lokasi dan layanan pembayaran yang dapat dimanfaatkan masyarakat. Wajib pajak dapat melakukan pembayaran melalui Kantor Bapenda Kota Pekanbaru, Unit Pelaksana Teknis (UPT), maupun sejumlah posko pelayanan yang telah disiapkan.
“Banyak keringanan yang diberikan Bapak Wali Kota. Para wajib pajak bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk menyelesaikan kewajiban pajaknya,” ujar Denny.
Untuk memberikan pelayanan yang semakin mudah dan cepat, Bapenda Pekanbaru juga terus mengembangkan berbagai alternatif pembayaran. Masyarakat tidak hanya dapat membayar secara langsung melalui loket pelayanan, tetapi juga dapat memanfaatkan layanan digital yang telah tersedia.
Khusus untuk pembayaran PBB-P2, wajib pajak dapat menggunakan sejumlah kanal pembayaran, di antaranya BRK Syariah, BNI, Bank BJB, BCA Mobile, BRImo, QRIS, Tokopedia, DANA, Blibli, POSPAY, OVO, dan Gojek.
Ketersediaan berbagai kanal pembayaran tersebut diharapkan dapat memudahkan masyarakat dalam menyelesaikan kewajiban perpajakan tanpa harus selalu datang langsung ke kantor pelayanan. Dengan memanfaatkan layanan digital, pembayaran pajak dapat dilakukan dengan lebih praktis, fleksibel, dan efisien.
Bapenda Pekanbaru juga mengingatkan masyarakat agar tidak menunggu hingga mendekati batas akhir program. Wajib pajak yang masih memiliki tunggakan diharapkan segera melakukan pengecekan dan pembayaran sebelum kesempatan penghapusan denda berakhir.
Perpanjangan program ini sekaligus menjadi momentum bagi Pemko Pekanbaru untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak. Sebab, pajak daerah merupakan salah satu sumber penting dalam mendukung pembiayaan pembangunan serta penyelenggaraan pelayanan publik di Kota Pekanbaru.
Denny menjelaskan, pajak yang dibayarkan masyarakat pada dasarnya akan kembali dirasakan manfaatnya dalam berbagai bentuk pembangunan dan pelayanan pemerintah. Karena itu, partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dinilai memiliki peran penting dalam mendukung kemajuan daerah.
“Karena pajak yang dibayarkan juga akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan yang kita rasakan saat ini. Seperti perbaikan jalan, drainase, hingga bantuan biaya sekolah,” pungkasnya.
Pemko Pekanbaru berharap program penghapusan denda pajak ini dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat. Dengan semakin tingginya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, penerimaan daerah diharapkan semakin optimal sehingga dapat mendukung berbagai program pembangunan serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Bagi masyarakat yang masih memiliki tunggakan pajak, kesempatan tersebut diharapkan tidak dilewatkan. Segera manfaatkan program penghapusan denda sebelum batas waktu berakhir pada 30 September 2026.
Editor : Kiky












