Polres Siak Percepat Penegakan Hukum Karhutla, Kapolres: Profesional, Transparan, dan Sesuai Aturan

SIAK, BINTANGNASIONAL.COM — Kepolisian Resor (Polres) Siak menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Penegakan Hukum (Gakkum) Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di wilayah hukum Kabupaten Siak. Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung Endra Dharmalaksana (EDL) Polres Siak, Senin (31/8/2026).

Rakor dipimpin langsung Kapolres Siak AKBP Sepuh Ade Irsyam Siregar, S.H., S.I.K., M.H., dan dihadiri Bupati Siak Dr. Afni Z, S.A.P., M.Si., Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Riau Supartono, S.Hut., M.P., Kasat Reskrim Polres Siak Dr. Raja Kosmos Parmulais, S.H., M.H., jajaran Pejabat Utama (PJU) Kabupaten Siak, serta para Kanit Reskrim Polsek jajaran Polres Siak.

Dalam arahannya, Kapolres Siak menegaskan bahwa penanganan Karhutla membutuhkan sinergi dan langkah terpadu dari seluruh pihak. Kebakaran hutan dan lahan tidak hanya berdampak terhadap kerusakan lingkungan, tetapi juga dapat mengancam kesehatan masyarakat, mengganggu aktivitas perekonomian, serta menimbulkan keresahan sosial.

“Kami dari Polres Siak berkomitmen untuk melaksanakan penegakan hukum secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan perundang-undangan, dengan tetap mengedepankan upaya pencegahan serta edukasi kepada masyarakat,” ujar AKBP Sepuh.

Ia menjelaskan, hingga saat ini Polres Siak telah menetapkan satu orang tersangka dalam perkara Karhutla di Kecamatan Sungai Apit. Sementara satu perkara lainnya di Kecamatan Tualang masih dalam proses penyidikan.

Sebagai tindak lanjut arahan Kapolda Riau, seluruh lahan yang terbakar pada 2025 juga akan dipasangi plang larangan penanaman kelapa sawit. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pencegahan agar kawasan yang pernah terbakar tidak kembali dimanfaatkan dengan cara yang berpotensi memicu persoalan hukum maupun lingkungan.

Dalam kesempatan yang sama, Kasat Reskrim Polres Siak memaparkan data Karhutla yang terjadi di tujuh titik di Kabupaten Siak sepanjang 2026. Lokasi tersebut meliputi Kampung Pinang Sebatang Timur, Dusun Sei Kundur Kampung Tualang Timur, Kampung Mengkapan, Desa Rantau Panjang, Jalan Zamrud Desa Dayun, Kampung Lubuk Umbut, dan Kampung Tasik Betung.

Kepala BBKSDA Riau Supartono mengapresiasi langkah cepat jajaran Polres Siak dalam penanganan Karhutla. Ia juga menyoroti perlunya perhatian khusus terhadap kebakaran yang terjadi di kawasan konservasi.

Salah satunya di Kampung Tasik Betung yang berada dalam kawasan suaka margasatwa dan cagar biosfer. Menurutnya, penanganan perkara di kawasan tersebut membutuhkan prosedur serta langkah hukum yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dukungan terhadap percepatan penanganan Karhutla juga disampaikan Bupati Siak Dr. Afni Z. Pemerintah Kabupaten Siak menyatakan siap mendukung jajaran Satreskrim Polres Siak dalam upaya pencegahan, penanganan, hingga penelusuran kepemilikan lahan yang bermasalah.

Sebagai langkah preventif, Bupati Siak juga mengeluarkan instruksi kepada para penghulu se-Kabupaten Siak agar untuk sementara waktu tidak menerbitkan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR).

Rakor tersebut diisi dengan pembukaan, pemaparan data, diskusi bersama, serta foto bersama. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung interaktif dan konstruktif serta berjalan aman, tertib, dan lancar.

Melalui rakor ini, Polres Siak bersama Pemerintah Kabupaten Siak dan instansi terkait menegaskan komitmen untuk memperkuat sinergi dalam mencegah dan menangani Karhutla, sekaligus memastikan setiap proses penegakan hukum dilakukan secara profesional, transparan, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Editor : Kiky