PEKANBARU, BINTANGNASIONAL.COM– Wakil Detasemen Intelijen (Wadandenintel) Kodam XIX/Tuanku Tambusai, Mayor Inf Hendri Defendi, disebut tengah menyiapkan langkah hukum menyusul adanya pernyataan yang menurut kuasa hukumnya mengaitkan dirinya dengan dugaan aktivitas galian C di Jalan Empat Lima, Kelurahan Industri Tenayan, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru.
Kuasa hukum Mayor Inf Hendri Defendi, Sarma Silitonga, SH, MH, menyatakan pihaknya menilai persoalan tersebut perlu disikapi secara serius karena menyangkut nama baik kliennya sekaligus berpotensi menimbulkan kesalahpahaman antara institusi TNI dan Polri.
Menurut Sarma, pihaknya akan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Mayor Inf Hendri Defendi sebelum menentukan langkah hukum yang akan ditempuh terhadap pihak-pihak yang dianggap berkaitan dengan persoalan tersebut.
“Pasti (langkah hukum, red). Kita akan koordinasikan dengan klien saya, Mayor Infanteri Hendri Defendi, Wadandenintel Kodam XIX/Tuanku Tambusai,” tegas Sarma kepada wartawan, Kamis (13/8/2026).
Kuasa Hukum Bantah Ada Backing Galian C
Sarma membantah adanya keterlibatan kliennya dalam aktivitas galian C yang menjadi persoalan tersebut. Ia menegaskan, Mayor Inf Hendri Defendi tidak pernah memberikan dukungan atau membekingi kegiatan sebagaimana yang dipersoalkan.
Ia menjelaskan, keterlibatan kliennya dalam persoalan itu menurutnya berawal dari sikap empati terhadap warga yang mengaku memiliki persoalan terkait tanah di lokasi tersebut.
Sarma menyebut, perkara terkait objek tanah yang dipermasalahkan sebelumnya telah dihentikan melalui Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) oleh Polda Riau pada 2021.
Selain itu, menurut penjelasan kuasa hukum, keluarga yang berkaitan dengan tanah tersebut juga telah menerima ganti rugi dari Pemerintah Kota Pekanbaru karena lahan terdampak pembangunan jalan.
“Ini murni empati Pak Hendri kepada rakyat warga Pekanbaru yang meminta tolong atas tanah miliknya yang sudah dilakukan SP3 oleh Polda Riau. Pak Hendri sebenarnya tidak tahu objeknya di mana, hanya menyampaikan jangan diganggu dengan cara premanisme karena ini sudah di-SP3 Polda Riau,” ujar Sarma.
Laporan ke Denpom Jadi Sorotan
Sarma juga menyoroti adanya laporan pengaduan yang disebut telah disampaikan kepada Detasemen Polisi Militer (Denpom) Kodam XIX/Tuanku Tambusai.
Menurutnya, dalam laporan tersebut terdapat pernyataan yang mengaitkan Mayor Inf Hendri Defendi dengan dugaan tindakan membekingi aktivitas galian C. Sarma menyebut informasi tersebut didasarkan pada pernyataan yang dikaitkan dengan Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru AKP Anggi Rian Diansyah.
“Di laporan pengaduan itu ada poin yang menyatakan Pak Hendri ini membekingi menurut statement lewat telepon. Itu yang saya baca di poin lima, statement dari Kasat Reskrim katanya. Jadi, ini yang perlu disikapi hati-hati,” kata Sarma.
Pihak kuasa hukum menilai persoalan tersebut tidak boleh berkembang menjadi konflik antarinstitusi. Menurut Sarma, persoalan hukum yang melibatkan individu seharusnya dapat diselesaikan berdasarkan fakta, bukti, dan mekanisme hukum yang berlaku.
Persoalan Perkara yang Disebut Pernah Di-SP3
Persoalan ini juga berkaitan dengan laporan yang disebut diajukan oleh advokat Dr Freddy Simanjuntak kepada Polresta Pekanbaru terkait perkara yang sama.
Kuasa hukum Mayor Inf Hendri Defendi mempertanyakan kembali proses terhadap perkara yang menurutnya sebelumnya telah dihentikan melalui SP3 oleh Polda Riau pada 2021.
Namun demikian, seluruh proses hukum dan substansi laporan tersebut tetap menjadi kewenangan aparat penegak hukum untuk melakukan pemeriksaan berdasarkan alat bukti serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
Hingga berita ini diterbitkan, Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru AKP Anggi Rian Diansyah belum memberikan tanggapan atas pernyataan kuasa hukum Mayor Inf Hendri Defendi. Konfirmasi telah dilakukan melalui sambungan komunikasi yang tersedia, namun belum memperoleh respons.
Sementara itu, Dr Freddy Simanjuntak selaku pihak yang disebut sebagai pelapor juga belum memberikan tanggapan terkait pernyataan kuasa hukum Mayor Inf Hendri Defendi.
Pemberitaan ini menempatkan pernyataan masing-masing pihak sebagai bagian dari proses klarifikasi. Tuduhan maupun pernyataan yang masih diperselisihkan belum dapat dianggap sebagai fakta hukum sebelum terdapat pembuktian dan keputusan dari pihak yang berwenang.
Pihak Mayor Inf Hendri Defendi melalui kuasa hukumnya menegaskan akan mempertimbangkan langkah hukum untuk melindungi nama baik kliennya. Mereka juga berharap persoalan tersebut dapat diselesaikan secara profesional dan tidak berkembang menjadi persoalan yang dapat mengganggu hubungan kelembagaan antara TNI dan Polri.(Tim).
Editor : Kiky












