Sekretaris Komisi I DPRD Kota Pekanbaru, Irman Sasrianto,
PEKANBARU, BINTANGNASIONAL.COM – Maraknya tempat hiburan malam (THM) di Kota Pekanbaru yang menghadirkan penampilan Disc Jockey (DJ) serta menayangkan aktivitasnya melalui media sosial seperti TikTok dan Instagram menjadi perhatian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru.
DPRD menegaskan bahwa kehadiran DJ bukan menjadi persoalan selama seluruh pelaku usaha hiburan tetap mematuhi ketentuan yang berlaku, terutama terkait jam operasional yang telah diatur pemerintah daerah.
Sekretaris Komisi I DPRD Kota Pekanbaru, Irman Sasrianto, mengatakan setiap pelaku usaha hiburan malam wajib menjalankan usahanya sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak melanggar ketentuan yang telah ditetapkan.
“Pada prinsipnya kami di DPRD, khususnya Komisi I, berharap seluruh pelaku usaha mematuhi dan berpedoman pada peraturan yang sudah ada. Aturan tersebut telah mengatur batas jam operasional tempat hiburan malam dan itu wajib dipatuhi,” ujar Irman, Senin (6/7/2026).
Menurutnya, hingga saat ini masih ditemukan sejumlah tempat hiburan malam yang diduga beroperasi melebihi batas waktu yang telah ditentukan. Padahal, ketentuan mengenai jam operasional telah diatur secara jelas sehingga seluruh pengelola wajib mematuhinya.
Berdasarkan ketentuan yang berlaku, jam operasional tempat hiburan malam dibatasi hingga pukul 22.00 WIB, sedangkan kegiatan keramaian diberikan batas waktu paling lambat hingga pukul 00.00 WIB.
“Sudah cukup jelas bahwa tempat hiburan malam memiliki batas jam operasional yang harus dipatuhi. Yang menjadi perhatian adalah masih adanya praktik di lapangan yang diduga melampaui batas waktu tersebut,” katanya.
Irman menilai kehadiran penampilan DJ berpotensi membuat aktivitas hiburan berlangsung hingga larut malam. Namun, menurutnya, hal tersebut tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah daerah.
“Dengan menghadirkan DJ, jangan sampai jam operasional yang sudah ditentukan justru dilanggar. Aturannya sudah jelas dan harus dipatuhi oleh seluruh pelaku usaha,” tegasnya.
Selain jam operasional, DPRD Kota Pekanbaru juga menyoroti pentingnya pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol di tempat hiburan malam. Irman menilai pengawasan yang konsisten dan berkelanjutan menjadi salah satu kunci untuk meminimalkan potensi pelanggaran.
“Begitu juga dengan minuman beralkohol. Jika pengawasannya dilakukan secara ketat dan berkesinambungan, saya rasa berbagai pelanggaran dapat diminimalkan. Artinya, pengawasan masih perlu diperkuat,” ujarnya.
Komisi I DPRD Kota Pekanbaru, lanjut Irman, mendukung langkah penegakan aturan terhadap seluruh pelaku usaha hiburan malam tanpa terkecuali. Menurutnya, apabila terdapat keinginan untuk memperpanjang jam operasional, maka mekanismenya harus ditempuh melalui perubahan regulasi yang berlaku, bukan dengan mengabaikan ketentuan yang masih berlaku saat ini.
“Kalau memang ingin mengubah ketentuan jam operasional, tentu harus dilakukan melalui perubahan aturan atau peraturan daerah terlebih dahulu. Selama regulasi yang ada masih berlaku, seluruh pelaku usaha wajib mematuhinya,” tutup Irman.
DPRD Kota Pekanbaru berharap kepatuhan terhadap aturan jam operasional dan ketentuan lainnya dapat menciptakan iklim usaha hiburan yang tertib, memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha, sekaligus menjaga ketertiban, kenyamanan, dan keamanan masyarakat.
Editor : Kiky












