PEKANBARU, BINTANGNASIONAL.COM– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis kembali menorehkan prestasi membanggakan di bidang pengelolaan keuangan daerah. Untuk ke-13 kalinya secara berturut-turut, Kabupaten Bengkalis berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Riau.
Capaian tersebut semakin mempertegas komitmen Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip good governance.
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) diserahkan langsung oleh Direktur Pengelolaan Pemeriksaan PKN V BPK RI, Dr. Juska Meidy Enyke Sjam, kepada Bupati Bengkalis Kasmarni didampingi Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis Septian Nugraha, Kamis (18/6/2026), di Auditorium Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Riau, Pekanbaru.
Dalam sambutannya, Direktur Pengelolaan Pemeriksaan PKN V BPK RI memberikan apresiasi kepada seluruh pemerintah daerah yang berhasil mempertahankan opini WTP. Ia menjelaskan bahwa pemeriksaan laporan keuangan dilakukan untuk menilai kewajaran penyajian laporan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektivitas sistem pengendalian intern.
Sementara itu, Bupati Bengkalis Kasmarni menyampaikan rasa syukur atas kembali diraihnya opini WTP yang ke-13 secara berturut-turut. Ia juga mengapresiasi BPK RI yang telah melaksanakan proses pemeriksaan secara profesional, independen, dan objektif.
Menurut Kasmarni, keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja keras, sinergi, serta komitmen seluruh perangkat daerah dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan penyelenggaraan pemerintahan.
“Laporan Hasil Pemeriksaan yang kami terima hari ini menjadi bahan evaluasi yang sangat penting untuk terus meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik yang lebih baik,” ujar Kasmarni.
Bupati perempuan pertama di Kabupaten Bengkalis itu menegaskan bahwa seluruh rekomendasi yang disampaikan BPK RI akan segera ditindaklanjuti secara tepat waktu, transparan, dan bertanggung jawab sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.
“Alhamdulillah, opini WTP ke-13 ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Kami berkomitmen menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK secara maksimal demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang semakin baik, profesional, dan terpercaya,” tegasnya.
Prestasi mempertahankan opini WTP selama 13 tahun berturut-turut menjadi bukti nyata konsistensi Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam membangun sistem pengelolaan keuangan yang sehat, akuntabel, dan transparan. Capaian ini juga diharapkan semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah serta mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik di Negeri Junjungan.
Turut mendampingi Bupati Bengkalis dan Ketua DPRD dalam kegiatan tersebut antara lain Sekretaris DPRD Rafiardhi Ikhsan, Inspektur Daerah Radius Akima, Kepala BPKAD Aready, Kepala Diskominfotik Agus Sofyan, Sekretaris Inspektorat Dedy Kurniawan, Kabag Umum Setwan Dedi Suhendri, serta Kabid Akuntansi dan Pelaporan BPKAD Wan Eva Yuliani.(EB/Inf).
Editor : Kiky












