ROKAN HILIR, BINTANGNASIONAL.COM–Satreskrim Polres Rokan Hilir berhasil mengungkap dugaan tindak pidana kehutanan berupa pembukaan dan pengelolaan lahan tanpa izin di kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) di Kepenghuluan Sungai Daun, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir.
Pengungkapan kasus tersebut disampaikan dalam konferensi pers yang dipimpin Kapolres Rokan Hilir AKBP Isa Imam Syahroni, S.I.K., M.H., didampingi Kasat Reskrim AKP Kris Tofel, S.Tr.K., S.I.K., Kasi Humas Ipda Didi Sofyan, S.H., M.H., serta jajaran Satreskrim Polres Rokan Hilir, Rabu (17/6/2026) sore di Aula Tunggal Panaluan Polres Rokan Hilir.
Kapolres menjelaskan, pengungkapan kasus bermula dari Laporan Polisi Nomor LP/B/135/VI/SPKT/Polres Rokan Hilir/Polda Riau tertanggal 6 Juni 2026 yang dibuat oleh Daniel Pratama, S.H., M.H., selaku Ketua Yayasan Peduli Lingkungan (Yayasan Devendra).
Laporan tersebut menyebutkan adanya aktivitas pembukaan dan pengelolaan lahan di kawasan hutan mangrove. Menindaklanjuti laporan itu, penyidik Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Satreskrim Polres Rokan Hilir melakukan pengecekan di lokasi serta verifikasi titik koordinat melalui portal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
“Hasil verifikasi menunjukkan lokasi tersebut berada di dalam kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT), sehingga setiap bentuk pembukaan maupun pengelolaan lahan wajib memiliki izin dari pemerintah,” ujar Kapolres.
Dari hasil pemeriksaan lapangan, petugas menemukan lahan seluas kurang lebih tiga hektare yang diduga telah dibuka menggunakan alat berat.
Penyelidikan kemudian mengarah kepada seorang pria berinisial I alias M bin R (46), warga Kepenghuluan Sungai Daun, yang diduga mengelola lahan tersebut tanpa izin.
Setelah mengumpulkan alat bukti, berkoordinasi dengan ahli, dan melaksanakan gelar perkara, penyidik menetapkan I alias M bin R sebagai tersangka dan melakukan penangkapan guna menjalani proses hukum lebih lanjut.
Dalam kasus ini, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti, yakni satu unit excavator Hitachi ZX110 berwarna oranye yang diduga digunakan untuk membuka lahan, satu unit telepon seluler Realme C71, dokumentasi lokasi, serta peta kawasan yang menunjukkan area tersebut berada di dalam kawasan hutan negara.
Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan ketentuan perundang-undangan di bidang kehutanan dan perlindungan lingkungan hidup. Ia terancam hukuman pidana penjara paling lama 10 tahun serta denda maksimal Rp10 miliar.
Kapolres Rokan Hilir AKBP Isa Imam Syahroni menegaskan, pengungkapan kasus ini merupakan bentuk komitmen Polri dalam menjaga kelestarian kawasan hutan, khususnya ekosistem mangrove yang memiliki fungsi penting bagi keseimbangan lingkungan.
“Kawasan mangrove memiliki peran strategis dalam menjaga ekosistem pesisir, mencegah abrasi, serta menjadi habitat berbagai jenis flora dan fauna. Karena itu, setiap bentuk perusakan kawasan hutan akan kami tindak tegas sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” tegas Kapolres.
Ia juga mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga kelestarian hutan dan segera melaporkan kepada aparat kepolisian apabila menemukan aktivitas pembukaan lahan atau perusakan kawasan hutan yang dilakukan secara ilegal.
Editor : Humas Polres Rokan Hilir
Editor : Kiky












